Adapun tujuan penyempurnaan dari UU PDRD adalah : Memperbaiki Sistem Pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan Local Taxing Power melalui perluasan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang-undang PDRD ini, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya merupakan pajak yang dikelola